Breaking News

Prof Tjipta Lesmana : Politik Dinasti Sudah Pasti Merusak Demokrasi


JAKARTA
- Politik dinasti dinilai bakal merusak dan mematikan demokrasi. Di mana ada politik dinasti, selalu dibarengi tindak pidana korupsi. Ujung-ujungnya, sebuah wilayah yang ada politik dinasti bakal rusak dan dirugikan.

Hal tersebut disampaikan Profesor Tjipta Lesmana, pakar komunikasi politik UI, menanggapi masih banyaknya politik dinasti pada perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018.

“Politik dinasti sudah pasti merusak demokrasi, merusak aparatur. Semuanya dirusak. Mau tidak mau, politik dinasti sudah pasti akan mengotori birokrasi dan aparatur sipil negara (ASN). Ini karena munculnya intervensi yang berlapis-lapis,” kata Prof Tjipta Lesmana, di Jakarta, pada Senin (2/4/2018).

Pada perhelatan Pilkada Serentak 2018, tercatat ada enam provinsi yang terindikasi memunculkan politik dinasti. Yakni Sulawesi Selatan (Sulsel), Sumatera Selatan (Sumsel), Sulawesi Tenggara (Sultra), Nusa Tenggara Barat (NTB), Maluku Utara (Malut) dan Kalimantan Barat (Kalbar).

Khusus Sulsel, Gubernur Syahrul Yasin Limpo berpotensi digantikan oleh adiknya Ichsan Yasin Limpo (IYL) yang ikut maju dalam Pilkada Sulsel 2018 berpasangan dengan Andi Mudzakkar (Bupati Luwu). IYL-Cakka menjadi kontestan bernomor  4 dengan mengusung tagline Punggawa Maccaka.

”Hampir semua kalangan masyarakat sudah bisa dipastikan tidak setuju dengan politik dinasti. Sebab hal itu dianggap sesuatu yang turun-menurun dan seringkali digunakan untuk sesuatu yang buruk oleh bapak atau anaknya, istri atau suaminya, juga kakak atau adiknya,”  kata Prof Tjipta Lesmana.

Oleh sebab itu, Prof Tjipta mengimbau seluruh elemen masyarakat agar berani menghapus politik dinasti. Untuk tingkat pusat, sudah saatnya membuat atau mengubah undang-undang (UU) dan peraturan yang jelas dan tegas menangkal lahinya politik dinasti. 

Sementara Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menyatakan, melanggengkan politik dinasti sama saja membiarkan tata kelola pemerintahan daerah (pemda) menjadi tidak akuntabel dan tidak demokratis.

”Dalam politik dinasti, tata kelola pemerintahan menjadi personal di lingkaran keluarga. Mengelola sebuah daerah diibaratkan mengelola sebuah keluarga. Bukan hanya persoalan besarnya potensi korupsi, politik dinasti juga akan berdampak pada berbagai urusan keseharian masyarakat terkait pelayanan publik,” katanya.

Menurut Titi, orientasi pejabat yang berasal dari politik dinasti bukan melayani publik, tetapi bagaimana dia bisa melanggengkan kekuasaan. ”Kepala daerah itu seharusnya melayani publik dan berorientasi pada visi misi dan programnya. Tetapi kalau politik dinasti kita biarkan, maka tidak bisa berharap banyak pada pelayanan publik,” jelasnya.(*)

Tidak ada komentar