Breaking News

Melihat Lebih Dalam Ruang Perang Pemerintah Indonesia Melawan Hoax


Di tengah kampanye jelang Pilpres 2019, pemerintah Indonesia terus berjuang melawan penyebaran berita palsu dan hoax. Kementerian Komunikasi dan Informatika telah membentuk ‘ruang perang’, di mana tim pengawasan yang terdiri dari 70 insinyur memonitor lalu lintas media sosial dan platform online lainnya 24 jam sehari.”Setiap menit, setiap detik, negara ini terus diserang,” kata Rudiantara, Menteri Komunikasi dan Informatika.

Indonesia telah membentuk pasukan insinyur yang bertujuan untuk membendung penyebaran hoax dan berita palsu menjelang pemilu presiden tahun depan.

Lebih dari 187 juta warga Indonesia diperkirakan akan memilih pada pemilu 17 April tahun depan. Dengan sisa waktu kampanye enam bulan lagi, banjir narasi politik dan sosial—benar dan salah—sedang disebarkan untuk membentuk pandangan pemilih.

Dalam upaya untuk membendung arus itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah membentuk ‘ruang perang’, di mana tim pengawasan yang terdiri dari 70 insinyur memonitor lalu lintas media sosial dan platform online lainnya 24 jam sehari. Ketika Bloomberg berkunjung pada hari Rabu (24/10), belasan insinyur sedang mengawasi unggahan tentang insiden di Jawa Barat pada 22 Oktober, di mana bendera yang bertuliskan lafal tauhid Islam dibakar, mendorong kemarahan di seluruh negeri.

“Selama apa yang mereka lakukan bertentangan dengan hukum ITE, kami akan mengambil tindakan,” Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan dalam sebuah wawancara, mengacu pada Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. “Setiap hari kita menemukan hal-hal baru, setiap hari kita menemukan ancaman baru.”

Rudiantara mengatakan ada bukti bahwa Presiden Joko Widodo terus menjadi sasaran klaim palsu yang ditujukan untuk mendiskreditkan dirinya. “Ada indikasi pola ini terjadi lagi dan lagi,” katanya, tanpa menyebut contoh spesifik karena sensitifnya masalah ini.

“Setiap menit, setiap detik, negara ini terus diserang,” katanya, seraya menambahkan dia menggunakan ponselnya untuk memantau peristiwa semacam itu secara langsung. “Beberapa serangan langsung dilakukan oleh negara lain dan kadang-kadang ada negara yang menggunakan negara lain sebagai proxy.”

Kementerian tersebut juga telah meluncurkan situs khusus di mana orang-orang dapat melaporkan berita yang mereka curigai salah dan mencari tahu apakah klaim tertentu itu benar.

Ini adalah negara Asia terbaru yang berusaha untuk melawan banjir berita palsu di era ketika pesan yang dikirim ke ponsel melalui platform seperti Facebook dan WhatsApp telah menjadi seperti berita terpercaya dari artikel dengan sumber media tradisional. Menjelang pemilu di Malaysia, pemerintah mantan pemimpin Najib Razak mengesahkan  undang-undang berita palsu yang digunakan untuk menyelidiki lawan utamanya Mahathir Mohamad, yang sekarang menjadi perdana menteri. Pada 20 September di Singapura, komite pemilihan parlemen mengajukan undang-undang baru untuk membendung penyebaran berita palsu.

Sebuah survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Lingkaran pada pertengahan Oktober, terungkap bahwa 75 persen orang khawatir tentang tren menjamurnya hoax, sementara 74,5 persen ingin berita palsu dihapus dari media sosial.

Pihak berwenang telah menindak dan menangkap orang di kota-kota di seluruh negeri. Beberapa bulan yang lalu, mereka menindak anggota Cyber ​​Army Muslim, kelompok terorganisir yang menyebarkan klaim palsu tentang kebangkitan partai komunis dan serangan terhadap ulama Islam.

Ada juga penindakan profil tinggi yaitu penangkapan Ratna Sarumpaet, yang sebelumnya merupakan bagian dari tim kampanye oposisi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Mereka menantang Joko Widodo dan pasangannya, Ma’ruf Amin, dalam pemilu tahun depan. Ratna Sarumpaet dituduh menyebarkan berita palsu tentang penyerangan, yang menyebabkan Prabowo menuntut pemerintah untuk menyelidiki serangannya.

Polisi juga telah menyelidiki Amien Rais, pelindung Partai Amanat Nasional, yang mendukung Prabowo, atas kasus yang sama.

Namun, memerangi berita palsu “mungkin memerlukan satu dekade untuk meningkatkan tingkat melek huruf,” kata menteri Rudiantara, menambahkan bahwa ada kemungkinan pemerintah asing telah mencoba mempengaruhi pemilu di Indonesia. “Ini risiko yang harus saya hadapi,” katanya.
Pemerintah mengawasi Facebook, Instagram, Twitter dan WhatsApp—empat aplikasi yang paling sering digunakan oleh orang Indonesia—sebagai kunci untuk menindak berita palsu.

Dan selain akan ada hukuman bagi perusahaan yang tidak mematuhi, dia mengatakan pemerintah juga berkomitmen untuk meningkatkan pendidikan masyarakat.

“Jika kita hanya fokus pada hilir atau perusahaan, tanpa mendidik orang-orang atau meningkatkan kesadaran mereka, ini akan membuat negara ini menjadi negara yang represif.”

Tidak ada komentar