Breaking News

Jokowi Minta Ulama Luruskan Semburan Hoaks



 Presiden Joko Widodo meminta kepada para ulama dari wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi membantu meluruskan semburan fitnah dan kabar bohong alias hoaks untuk menghindari perpecahan dan gesekan di tengah masyarakat.

"Bahwa yang namanya semburan fitnah hoaks ini harus diluruskan agar perpecahan, gesekan atau menuju ke sebuah gesekan, menuju sebuah perpecahan bisa kita hindari," kata Jokowi kepada kiai dan habib, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (7/2).

Jokowi menjelaskan beberapa fitnah dan hoaks yang menerpa dirinya antara lain soal keterkaitan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan kriminalisasi terhadap ulama. Mantan wali kota Solo itu mengaku sudah berulang kali membantah soal PKI

Jokowi heran masih kerap dituduh bagian dari PKI. Padahal, kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu PKI telah dibubarkan sekitar tahun 1965-1966, sementara dirinya lahir tahun 1961.

Menurut dia, tak masuk akal bila diusianya yang baru 4 tahun sudah mengenal PKI. Sementara soal tuduhan kriminalisasi ulama, Jokowi juga tak habis pikir.

Padahal, kata calon presiden nomor 01 itu dirinya kerap bertemu ulama dan turut menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2015 tentang penetapan 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional.

"Mengenai kriminalisasi ulama dan antiIslam. Bagaimana itu? Tadi sudah disampaikan ketua MUI. Yang tandatangan Hari Santri itu siapa? Ini bukan Riya. Saya hanya ingin ingatkan yang tanda tangan Hari Santri siapa," ujar Jokowi.

Calon presiden petahana itu mengajak para kiai dan habib bisa memberikan wejangan kepada masyarakat dan mengingatkan tentang bahaya konflik yang timbul di Indonesia. Jokowi khawatir masyarakat akan lupa bila tak ada yang mengingatkan untuk menjaga kerukunan.

"Kalau ini tidak kita ingatkan. Sering lupa sebagai negara besar, negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, sering lupa," kata dia.

Jokowi menyadari berita fitnah dan kabar hoaks makin marak saat pemilihan umum berlangsung, seperti pemilihan bupati/wali kota, pemilihan gubernur hingga pemilihan presiden.

Menurut dia, ketika pesta demokrasi lima tahunan masyarakat jangan dipanaskan dengan berita fitnah dan hoaks.

"Kalau ada pilihan pilihan seperti ini gampang. Mudah. Silakan berbeda pilihan enggak apa-apa. Tapi jangan ngomporin, manas-manasin fitnah yang menyesatkan," ujarnya.

Sumber : Cnnindonesia

Tidak ada komentar